Perjuangkan Posbakum, Badilag Gandeng  World Bank, AusAid dan PEKKA

Cianjur l Badilag.net

Masa depan Posbakum di Peradilan Agama pada tahun 2013 masih belum jelas.  Lokasi posbakum, anggaran, persyaratan untuk mendapatkan layanan Posbakum dan beberapa persoalan lainnya belum terpecahkan.

Dalam draft RPP yang tengah dibuat oleh Tim Kecil KemenkumHAM sama sekali tidak disebutkan apakah Posbakum bertempat di Pengadilan Agama atau tidak. Selain itu, draft tersebut juga belum menyinggung tentang kemungkinan masyarakat bisa mengakses Posbakum tanpa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).

Hal ini membuat Dirjen Badilag Wahyu Widiana khawatir Posbakum di peradilan agama terancam tidak bisa berjalan dengan baik pada tahun 2013.

“Saya sangat khawatir Posbakum tidak dapat melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal pada tahun 2013,” ujarnya, di hadapan Rachael Moore, Counsellor AusAID, ketika berkunjung ke Pengadilan Agama Cianjur, Selasa (8/5/2012).

Bila benar-benar terjadi, menurut Wahyu Widiana, ini merupakan kemunduran yang patut disesalkan.

FENOMENA ITSBAT NIKAH SEBAGAI DAMPAK DARI PENYELUNDUPAN HUKUM DI MASYARAKAT PEDESAAN.

Oleh :Drs. MUHLAS, SH.,MH.

(Waka PA Situbondo)

Nikah atau perkawinan dalam tataran definisi adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) vide; pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Lebih lanjut tentang tata cara,hukum,syarat rukun dan seluk beluk perkawinan telah diatur secara rinci melalui Undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum islam. Khusus mengenai umur yang diperbolehkan menikah telah diatur dengan pasal 7 dan pasal 15 KHI,aturan mana telah diposisikan sebagai hukum positif (ius constitutum) yang harus dilaksanakan oleh warga negara tanpa terkecuali.

Pernikahan tidak dapat dipisahkan dengan unsur dan doktrin Agama dari pelakunya, karakteristik doktrin agama tersebut ternyata berfareasi dalam menyikapi dan memahami doktrin agama tersebut. Bisa jadi setiap pemeluk agama di Indonesia berbeda-beda dalam melaksanakan ajaran agamanya,akan tetapi dalam tulisan ini akan difokuskan pada tingkat pemahaman dan pelaksanaan doktrin agama dalam hal pernikahan incasu Islam di kalangan masyarakat yang secara sumber daya manusianya tidak terjangkau oleh berlakunya peraturan.

Asumsi ini belum tentu benar apa bila dihubungkan dengan ajaran hukum berupa fictie hukum, karena semua masyarakat Indonesia dianggap mengetahui setelah UU itu di undangkan melalui lembaran negara, tetapi dalam prakteknya teori itu tidak berlaku bagi mayarakat yang secara sumber daya manusia peduli akan berlakunya Undang-undang.